Dengan Jamkesda, Orang Miskin Dilarang Sakit!


Sindirin itu ada benarnya juga, karena sebetulnya kalau warga miskin bisa memanfaatkan jaminan kesehatan masyarakat  (Jamkesmas) yang diberikan pemerintah, maka mereka bisa berobat secara gratis. Mereka bisa sehat kembali.

Menurut Drg. Dede Rukasa, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bogor. “Ada banyak kemungkinan, kalau masih sampai terjadi pasien ditolak pihak rumah sakit,” katanya “Antara lain si pasien memang belum punya dan belum mengurus kepemilikan jamkesmas,” lanjutnya.

Menurutnya memang belum semua warga miskin mendapatkan jamkesmas karena keterbatasan kuota. Itu sebabnya sejak tahun 2010 Pemerintah Kota Bogor meluncurkan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). “Program ini ditujukan untuk melayani warga miskin yang belum terjangkau semua oleh Jamkesmas,” jelas Dede. 

Mereka yang berhak memperoleh Jamkesda adalah warga miskin yang sudah didata Dinas Kesehatan berdasarkan kriteria Biro Pusat Statistik. Diantara kriteria itu adalah, mereka yang belum punya rumah sendiri atau tinggal di rumah berlantai tanah serta penghasilan kepala keluarganya kurang dari Rp 600.000 per bulan dan ada sekian banyak indikator lainnya. Juga warga miskin penderita penyakit kronis seperti gagal ginjal, stroke, kanker dan jantung koroner, thalasemia, TBC, HIV/AIDS sampai sakit jiwa.

Jumlah masyarakat miskin yang menjadi sasaran program Jamkesda mencapai 221.072 jiwa. Sampai dengan Mei Tahun 2013 lalu kepada masyarakat yang menjadi sasaran, sudah dibagikan kartu Jamkesda sebanyak 166.454  penerima yang berada di 68 kelurahan.

Sisa sebanyak 17.345  kartu Jamkesda belum tercetak karena datanya belum lengkap, dan sebanyak 37.273 kartu Jamkesda lainnya tidak dicetak karena berbagai kendala. Antara lain seperti, peserta mempunyai jaminan ganda, peserta pindah alamat, meninggal, atau ternyata tergolong warga mampu dan berbagai kondisi lainnya. Dinas Kesehatan Kota Bogor memang terus melakukan verifikasi data, “Supaya program Jamkesda betul-betul tepat sasaran,” kata Dede.

Berdasarkan klaim pelayanan Jamkesda sepanjang Tahun 2012. Ternyata program Jamkesda Kota Bogor masih didominasi oleh peserta kategori SKTM atau Surat Keterangan Tidak Mampu yaitu sebesar 68,60%. Sedangkan mereka yang sudah menggunakan kartu Jamkesda baru mencapai sekitar 19,10% dari total klaim pelayanan Jamkesda.

“Ini menandakan masyarakat memang masih perlu terus mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang Jamkesda,” kata Dede.



Padahal dengan menunjukan kartu Jamkesmas di Puskesmas, mereka bisa memperoleh pengobatan gratis. Bagi pasien yang ternyata perlu tindakan rawat inap, dokter puskesmas akan mengeluarkan surat rujukan yang kemudian harus dilengkapi pasien dengan menyertakan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga serta kartu Jamkesda.

Pada kasus penderita mengalami penyakit kronis, surat rujukan yang dikeluarkan dokter Puskesmas bisa berlaku selama 1 bulan sesuai pola pemberian obat. Sedangkan pada kasus darurat, pasien bisa langsung ke Unit/Instalasi Gawat Darurat (UDD/IGD) Rumah Sakit tanpa membawa surat rujukan. Sedangkan persyaratan administrasi diselesaikan dalam waktu 3 hari kerja.

Semua rumah sakit di Kota Bogor dan sekitarnya sudah termasuk dalam program Jamkesda, serta tiga rumah sakit lainnya di Jakarta yaitu RS DR Cipto Mangunkusumo, RSJP Harapan Kita, RSUP Fatmawati. Sedangkan klinik hemodialisa atau klinik cuci darah yang dapat diakses adalah Klinik Bogor Kidney dan Klinik Hemodialisa Raycare Health Solution.

CopyRight@Kantor Kominfo Kota Bogor